DOOH Bakal Rights Issue 154,77 Miliar Saham, Ini Rencana Penggunaan Dananya
PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) berencana menggelar aksi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) I atau rights issue sebanyak-banyaknya 154,77 miliar saham baru.
Melalui aksi korporasi ini, pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga 95,24%.
Berdasarkan keterbukaan informasi, Kamis (5/11/2026), jumlah saham baru yang akan diterbitkan tersebut setara dengan rasio 20 saham baru untuk setiap satu saham lama. Saham baru itu memiliki nilai nominal Rp 10 per saham.
Rencana rights issue tersebut akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 9 November 2026.
Selain menerbitkan saham baru, DOOH juga berencana menerbitkan Waran Seri II. Adapun jumlah final saham yang diterbitkan, harga pelaksanaan rights issue, serta harga pelaksanaan waran akan ditetapkan oleh direksi dan diungkapkan lebih lanjut dalam prospektus.
Dalam keterbukaan informasi tersebut, DOOH menyebutkan bahwa dana hasil rights issue, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk dua kebutuhan utama.
Prioritas pertama adalah melunasi pinjaman kepada PT Sinergi Internasional Investama (SII) selaku pemegang saham pengendali.
Nilai pinjaman yang akan dilunasi mencapai sebanyak-banyaknya Rp 5 triliun, sesuai plafon dalam Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 1 September 2026. Dari plafon tersebut, pencairan awal pinjaman mencapai Rp 2 triliun.
Pelunasan pinjaman kepada SII akan dilakukan melalui konversi tagihan menjadi saham dalam rights issue dan atau pembayaran secara tunai. Selama belum dilunasi atau dikonversi, pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 7,5% per tahun.
Selanjutnya, sisa dana rights issue akan digunakan untuk ekspansi dan pengembangan usaha DOOH, baik secara langsung maupun melalui entitas anak, khususnya di bidang ekosistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ekspansi tersebut mencakup pengembangan infrastruktur AI, mulai dari pusat data atau data centre AI, konektivitas berkecepatan tinggi, jaringan serat optik darat (inland fiber optic backbone), jaringan serat optik bawah laut (submarine fiber optic backbone), hingga penyediaan energi hijau melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Pendanaan ekspansi dapat dialokasikan untuk belanja modal, modal kerja, maupun investasi anorganik pada entitas atau lini bisnis yang sejalan dengan strategi perusahaan.
DOOH menegaskan, dana hasil rights issue akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk pelunasan pinjaman kepada SII. Sementara itu, sisa dana setelah pelunasan utang akan dialokasikan untuk ekspansi dan pengembangan usaha.
Besaran dana untuk masing-masing kebutuhan akan bergantung pada harga pelaksanaan dan tingkat pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu, serta saldo pinjaman SII yang telah dicairkan saat rights issue berlangsung.
Apabila dana rights issue tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman sekaligus membiayai ekspansi, perusahaan mempertimbangkan penggunaan kas internal, pendanaan perbankan, pasar modal, maupun sumber pendanaan lainnya.
Dari sisi keuangan, DOOH memperkirakan rights issue dapat memperbaiki struktur permodalan melalui peningkatan ekuitas dan aset, sekaligus mengurangi utang kepada pemegang saham.
Dalam simulasi perusahaan dengan asumsi pinjaman awal SII sebesar Rp 2 triliun telah dicairkan dan seluruhnya dilunasi atau dikonversi melalui rights issue, rasio liabilitas terhadap ekuitas diperkirakan turun dari 2.309,54 kali menjadi 6,77 kali berdasarkan posisi proforma 30 Juni 2026.
Sementara itu, rasio liabilitas terhadap aset diperkirakan turun dari 0,87 kali menjadi 0,04 kali. Namun, DOOH menegaskan simulasi tersebut bukan merupakan proyeksi kondisi keuangan perusahaan. Angka aktual dapat berbeda secara material.
Pelaksanaan rights issue direncanakan berlangsung setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Aksi korporasi tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.