Trump Bisa Putuskan ICC dari Jalur US Dollar, Bisakah Aset Kripto Mengisi Kekosongan?

Pemerintahan Trump telah menyusun sanksi ICC yang akan melarang sebagian besar transaksi dengan International Criminal Court (ICC), demikian dilaporkan Wall Street Journal pada hari Minggu, mengutip pejabat dan dokumen AS.

Langkah-langkah ini akan diterapkan setelah masa transisi enam sampai tujuh bulan. Untuk pertama kalinya, Washington akan menargetkan pengadilan sebagai institusi, bukan hanya stafnya saja.

Mengapa Sanksi ICC Sudah Menjangkau Rekening Bank Pengadilan

Upaya ini didasarkan pada Executive Order 14203 yang ditandatangani pada Februari 2025, yang menyatakan keadaan darurat nasional atas penyelidikan pengadilan terhadap warga AS dan Israel.

Keputusan itu keluar setelah surat perintah penangkapan yang diterbitkan pada November 2024 untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Israel menolak yurisdiksi pengadilan tersebut.

Sejak itu, AS memasukkan hakim dan jaksa individu di pengadilan Den Haag ke dalam daftar, menambahkan Presiden Tomoko Akane pada Agustus.

Daftar tersebut telah membuat rekening bank ditutup dan kartu kredit dibatalkan, menurut laporan Associated Press.

Pembayaran dalam US$ diproses melalui bank koresponden di AS. Bank di negara lain menghindari pihak yang dikenakan sanksi untuk melindungi akses mereka sendiri ke US$. Sehingga, jika lembaga dicantumkan sebagai target, maka gaji, biaya vendor, dan saksi yang dibayarkan dalam mata uang apa pun ikut terdampak.

Persyaratan Baru Hukum AS untuk Penerbit Stablecoin

Stablecoin US$ adalah token yang nilainya dipatok satu banding satu dengan US$. Karena itu, secara teori stablecoin menjadi jalur pelarian paling jelas.

Namu, undang-undang menutup celah ini. Aturan baru dari Treasury yang diterbitkan April lewat Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act mewajibkan penerbit yang diizinkan punya kemampuan teknis untuk memblokir, membekukan, dan menolak transaksi, serta harus memeriksa daftar sanksi OFAC.

Penerbit stablecoin sudah menjalankan praktik ini. Tether membekukan US$344 juta USDT di jaringan Tron pada bulan April bersama OFAC, ini adalah aksi terbesar mereka sejauh ini.

Alat yang sama sudah diterapkan pada wallet milik Iran sesuai kebijakan AS. Washington juga menjatuhkan sanksi langsung pada dua exchange asal Inggris pada Februari.

Bitcoin tidak punya penerbit dan tidak ada tombol pembekuan. Tapi, kalau diubah ke euro atau US$, proses tetap melewati exchange dan bank, tempat mereka juga melakukan pemeriksaan daftar OFAC yang sama.

Ke Mana Sebenarnya Pengadilan Mencari Perlindungan

Pengadilan memilih solusi berbasis software, bukan token. ICC memilih meninggalkan Microsoft dan mulai menggunakan openDesk, platform workplace open source asal Jerman yang dirancang untuk instansi pemerintah, menurut laporan yang ada.

OFAC belum pernah menerbitkan daftar sanksi khusus untuk badan ICC sendiri. Pada kuartal pertama 2026, US$ masih memegang pangsa 57,13% dari cadangan bank sentral global, data IMF menunjukkan, dan kini pun aset yang didesain di luar sistem US$ pun tetap harus mengikuti daftar sanksi yang sama.

Jadi, apakah aset kripto bisa jadi solusi? Tidak, dan ini 3 alasannya:

• Penerbit stablecoin yang diizinkan tidak punya keleluasaan.

Aturan dari Treasury mengharuskan mereka bisa membekukan, memblokir, menolak transaksi, dan men-screen daftar OFAC.

• Token tanpa penerbit pun tetap butuh jalan keluar.

Bitcoin memang tidak bisa dibekukan di chain, namun exchange dan bank yang teregulasi tetap menyaring daftar yang sama, dan Washington pernah menjatuhkan sanksi untuk platform secara keseluruhan.

• Pengadilan belum menggunakan kripto sebagai solusi.

Berdasarkan laporan, pengadilan justru beralih ke software open source sebagai respons ketika mereka diputus aksesnya.